Gubernur Se-Sumatera Desak Percepatan Pembangunan Jalan Tol

Para Gubernur se-Sumatera mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan jalan tol Sumatera. Jalan di Pulau Sumatera itu diharapkan akan membuka akses bisnis di daerah-daerah di Sumatera yang selama masih terisolasi atau kurang daya dukung infrastruktur jalan.

Para gubernur di Sumatera menilai secara finansial pembangunan jalan tol itu mungkin saja kurang layak. Namun, mereka meyakinkan bahwa secara ekonomi jalan tol itu sudah sangat layak dibangun di Lampung.

“Saya selaku Gubernur Lampung kemarin sudah menandatangani MoU rencana pembangunan jalan tol sepanjang 300 km ruas Bakauheni—Pematangpanggang dengan PT Jasa Marga. Jasa Marga siap menjadi operator jalan tol di Lampung,” kata Gubernur Lampung, Sjachroedin Z.P. Selasa (13/3).

Menurut Sjachroedin para gubernur se-Sumatera sepakat penandatanganan MoU dengan pihak ketiga dilakukan oleh masing-masing gubernur. “Itu karena secara teknis masing-masing gubernur yang bertanggung jawab terhadap masing-masing wilayah. Persoalan krusial pertama biasanya adalah soal ganti rugi tanah. Itu menjadi tanggung jawab masing-masing gubernur dan bupati yang daerahnya dilalui proyek jalan tol,” ujarnya.

Sjachroedin mengatakan proyek jalan tol di Sumatera diproyeksikan bisa menghubungkan Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan hingga Nangroe Aceh Darusalam. Proyek itu akan disinergikan dengan pembanguan Jembatan Selat Sunda dan jalur rel kereta api ganda dari Lampung hingga Aceh.

“Di Lampung pembangunan jalan tol direncanakan akan mulai tahun 2014. Jalan tol itu melintasi Bakauheni hingga Terbanggibesar, Lampung Tengah, sepanjang 150 kilometer. Selanjutnya dari Terbanggibesar hingga Pematangpanggang, Kabupaten Mesuji (bertatasan dengan Sumatera Selatan) sepanjang 150 km,” kata dia.

Menurut Sjachroedin Z.P. sebelum pembangunan fisik, berbagai kajian dilakukan Tim Teknis Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Lampung. Kajian ini ditargetkan selesai dalam satu tahun.

"Semoga semua berjalan sesuai target sehingga saat jembatan Selat Sunda dibangun, jalan tol juga dibangun tahun 2014," kata dia.

Di jalur tertentu, PT Bukit Asam membantu pembebasan lahan di samping double track kereta api (KA) yang rencananya dari Tarahan ke Tanjung Enim, Sumatera Selatan, pada 2014. Sedangkan daerah yang tidak dilalui rel KA, pembebasan lahan dilakukan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Pembiayaan jalan tol terbagi dua, yakni 70% bank dan 30% sharing konsorsium, yakni Jasa Marga, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Usaha Milik Daerah, keikutsertaan pemerintah kabupaten/kota, BUMN, dan swasta.

Gubernur Lampung mengatakan pembangunan jalan tol di Sumatera diharapkan akan bisa mengatasi masalah kemacetan dan memperlancar angkutan hasil pertanian.

Data di Perintah Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan kendaraan roda empat 8,87%/tahun dan kendaraan roda dua 22,3%/tahun. Selain itu, setiap hari rata-rata 800 ton hasil pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok dari Sumatera dikirim ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni—Merak.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu di Jakarta, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan untuk mewujudkan percepatan pembangunan tol Sumatera, pemerintah daerah harus aktif. Antara lain mengusahakan perizinan hingga masalah amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), pencadangan kawasan ekonomi, pembebasan lahan, hingga setoran penyertaan saham dalam konsorsium.

Sementara itu pembangunan Jembatan Sunda direncanakan akan dimulai tahun 2013. Kini pemerintah dan pihak swasta sedang melakukan studi kelayakan. Pemerintah Pusat memperkirakan biaya pembangunan Jembatan Selat Sunda berkisar 10 miliar-15 miliar dollar AS atau Rp 87 triliun-Rp 114,5 triliun. Estimasi biaya itu masih menyesuaikan desain yang dipilih.

Tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menawarkan skema kerja sama pemerintah dan swasta dalam membangun Jembatan Selat Sunda ini. Tawaran itu kemudian disambut Pemda Lampung dan Pemda Banten dengan membentuk konsorsium untuk terlibat dalam pembangunan JSS.

“Dengan begitu, selain dari APBN, dana pembangunan JSS juga berasal dari investor asing dan nasional serta konsorsium yang terdiri atas Pemda Lampung dan Pemda Banten. Soal berapa dana yang harus kami setor, hal itu masih terus kami kaji dengan pemerintah pusat,” kata Sjachroedin.

Rancang bangun JSS sudah memasukkan seluruh faktor yang memengaruhi. Termasuk faktor alam seperti gempa bumi atau dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kemungkinan adanya tsunami di Selat Sunda. (Oyos Saroso H.N./Bandarlampung)

English:
ttp://www.thejakartapost.com/news/2012/03/14/sumatra-governors-demand-accelerated-toll-road-project.html